OPINI: Distorsi Demokrasi Desa dan Tantangan Moralitas Generasi Muda
Praktik politik uang (money politics) telah menjadi “penyakit kronis” yang tidak hanya menggerogoti pemilu skala nasional, tetapi juga merusak tatanan demokrasi tingkat tapak seperti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Di tingkat desa—pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat—pembagian amplop, sembako, hingga serangan fajar sering dianggap hal biasa. Padahal, jika ditarik benang merahnya, transaksi haram di tingkat desa inilah yang menjadi akar penentu dari munculnya penyalahgunaan dana desa dan korupsi di kemudian hari.
Para pelaku politik uang—baik calon kepala desa yang memberi maupun oknum warga yang menerima—pada hakikatnya sedang menukarkan masa depan pembangunan desanya.
Data dari Kementerian Dalam Negeri serta temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan fenomena mengkhawatirkan: ratusan kepala desa di berbagai daerah harus berhadapan dengan hukum setiap tahunnya akibat korupsi dana desa. Motif utamanya sering kali bermula dari biaya politik yang membengkak saat Pilkades. Ketika seorang calon kepala desa harus merogoh kocek puluhan hingga ratusan juta rupiah demi membeli suara, gaji resmi sebagai Kepala Desa jelas tidak cukup untuk menutup biaya kampanye tersebut. Alhasil, saat menjabat, fokus utama bukan lagi memajukan desa, melainkan mencari modal kembali melalui pemotongan alokasi dana desa, manipulasi proyek infrastruktur, hingga penyalahgunaan aset desa.
Di tengah siklus koruptif yang dimulai dari tingkat akar rumput ini, peran generasi muda menjadi sangat krusial. generasi muda tidak boleh hanya diam atau sekadar tergiur imbalan sesaat dari tim sukses calon kepala desa. Beberapa langkah nyata yang harus diambil pemuda untuk memutus rantai politik uang di desa meliputi:
- Menolak Transaksi Suara secara Tegas: Pemuda harus memelopori gerakan di RT dan RW bahwa harga diri serta kemajuan desa tidak bisa ditukar dengan amplop berapapun nilainya.
- Mengedukasi Warga Akar Rumput: Generasi muda yang berpendidikan bertanggung jawab memberi pemahaman kepada orang tua dan tetangga bahwa uang “pemberian” Calon Kepala Desa tersebut pada akhirnya akan “dibayar” dengan jalanan desa yang rusak, fasilitas kesehatan desa yang terbengkalai, dan bantuan sosial yang dipotong.
- Mengawal Transparansi dan Pengawasan: Memanfaatkan wadah kepemudaan, forum warga, hingga media sosial untuk mengawasi rekam jejak para calon kades, memantau transparansi kampanye, serta berani melaporkan indikasi pembagian uang kepada panitia pemilihan atau pihak berwenang.
Menjual suara pada Pilkades berarti merelakan hak warga desa untuk menuntut pembangunan yang adil selama masa jabatan kepala desa tersebut. Jika kita membiarkan politik uang di tingkat desa terus melenggang, kita secara tidak langsung memelihara bibit koruptor dari tingkat yang paling dasar. Saatnya generasi muda bersikap tegas: lawan politik uang, jaga integritas Pilkades, dan selamatkan masa depan desa kita.
