Baru 2 Tahun, Jalan Namrole–Leksula I Sudah Mengalami Kerusakan Parah
Ada Indikasi Kelalaian dan Dugaan Penyimpangan?
Pulau Buru, Maluku — Kondisi Jalan Namrole–Leksula I di Pulau Buru, Maluku, menjadi sorotan setelah dilaporkan mengalami kerusakan serius meskipun pekerjaan jalan tersebut baru selesai pada tahun 2024.
Pekerjaan Jalan Namrole–Leksula I dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022–2024 oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku bersama penyedia jasa PT Mutu Utama Konstruksi.
Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh dari lapangan, sejumlah titik pada badan jalan dilaporkan mengalami kerusakan, termasuk penurunan badan jalan yang diduga berkaitan dengan kualitas konstruksi, kondisi struktur, maupun proses pemadatan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan, pengawasan pelaksanaan proyek, serta pemeliharaan jalan setelah pekerjaan dinyatakan selesai.
UMUR RENCANA JALAN PERLU MENJADI PERHATIAN
Kerusakan yang terjadi dalam waktu relatif singkat setelah pekerjaan selesai perlu mendapatkan perhatian serius. Dalam perencanaan teknis jalan, umur rencana merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan.
Apabila kerusakan struktur jalan terjadi akibat kegagalan pekerjaan atau faktor lain yang masih menjadi tanggung jawab penyedia jasa berdasarkan kontrak, maka perlu dipastikan terlebih dahulu siapa yang secara hukum dan kontraktual bertanggung jawab terhadap penanganannya.
Karena itu, kondisi Jalan Namrole–Leksula I perlu diperiksa secara menyeluruh, termasuk terhadap dokumen kontrak, spesifikasi teknis, hasil pengujian mutu, berita acara serah terima, masa pemeliharaan, serta ketentuan mengenai tanggung jawab penyedia jasa.
PENANGANAN LONGSORAN KEMBALI DIANGGARKAN, PERLU DIAUDIT
Hal lain yang menjadi perhatian adalah adanya informasi mengenai penganggaran kembali penanganan longsoran pada titik pekerjaan yang sama.
Kondisi tersebut perlu diverifikasi oleh instansi yang berwenang untuk memastikan apakah pekerjaan penanganan tersebut merupakan pekerjaan baru yang memang diperlukan atau masih berkaitan dengan kewajiban penyedia jasa berdasarkan kontrak sebelumnya.
Pemeriksaan juga penting dilakukan untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pekerjaan maupun pembayaran antara pekerjaan sebelumnya dengan pekerjaan penanganan yang kemudian dianggarkan kembali.
Hal ini bukan berarti telah terjadi penyimpangan. Namun, adanya pekerjaan pada lokasi yang sama setelah proyek sebelumnya selesai merupakan hal yang patut diverifikasi berdasarkan dokumen kontrak, volume pekerjaan, nilai anggaran, waktu pelaksanaan, serta hasil pemeriksaan teknis di lapangan.
KUALITAS PEKERJAAN DAN PENGAWASAN PERLU DIPERIKSA
Kerusakan badan jalan dalam waktu relatif singkat juga menimbulkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka.
Di antaranya:
- Apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan kontrak?
- Bagaimana hasil pengujian mutu material dan kepadatan tanah?
- Apakah seluruh tahapan pekerjaan telah diawasi sesuai ketentuan?
- Bagaimana hasil pemeriksaan dan serah terima pekerjaan?
- Apakah kerusakan terjadi pada masa pemeliharaan?
- Siapa pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut?
- Apakah terdapat pekerjaan lanjutan atau penanganan pada titik yang sama?
- Apakah terdapat potensi tumpang tindih pekerjaan dan pembayaran?
- Apakah penganggaran kembali telah memperhitungkan tanggung jawab penyedia jasa berdasarkan kontrak?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berdasarkan data, dokumen, pemeriksaan teknis, dan audit, bukan sekadar asumsi.
MENDESAK PEMERIKSAAN DAN VERIFIKASI
Atas kondisi tersebut, Gerakan Aktivis Peduli Hukum mendesak aparat dan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan terhadap pekerjaan Jalan Namrole–Leksula I.
Kami mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk:
1. SEGERA MELAKUKAN VERIFIKASI DAN INSPEKSI LAPANGAN
Terhadap kondisi Jalan Namrole–Leksula I, termasuk titik-titik badan jalan yang mengalami kerusakan serta pekerjaan penanganan yang dilakukan atau direncanakan.
2. MELAKUKAN AUDIT DAN PEMERIKSAAN
Terhadap proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, pengujian mutu, serah terima, pemeliharaan, hingga penganggaran kembali pekerjaan pada lokasi yang sama.
3. MENELUSURI DUGAAN TUMPANG TINDIH PEKERJAAN DAN PEMBAYARAN
Dengan membandingkan dokumen kontrak, volume pekerjaan, pembayaran, lokasi pekerjaan, serta pekerjaan penanganan yang dilakukan setelah proyek sebelumnya selesai.
4. MEMASTIKAN PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
Terutama apabila kerusakan masih berkaitan dengan kewajiban penyedia jasa berdasarkan kontrak atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. MEMPROSES SESUAI KETENTUAN HUKUM APABILA DITEMUKAN UNSUR PIDANA
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang sah ditemukan adanya tindak pidana korupsi atau bentuk penyimpangan anggaran lainnya, maka pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab agar diproses sesuai hukum yang berlaku.
JALAN RAKYAT BUKAN SEKADAR PROYEK
Jalan merupakan infrastruktur publik yang berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, distribusi barang, aktivitas ekonomi, serta akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan.
Karena itu, setiap rupiah anggaran negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif, dan hukum.
Kerusakan jalan yang terjadi dalam waktu relatif singkat tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan teknis semata. Jika terdapat indikasi kegagalan pekerjaan, kelalaian pengawasan, atau permasalahan dalam penggunaan anggaran, maka hal tersebut perlu ditelusuri berdasarkan bukti dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
JALAN RAKYAT BUKAN SEKADAR PROYEK.
UANG NEGARA HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN.
KAWAL PEMBANGUNAN.
KAWAL ANGGARAN.
TEGAKKAN KEADILAN.
Gerakan Aktivis Peduli Hukum
Korlap: RK
